Sejarah Batam Brick Works Pabrik Pertama Berdiri Di Kota Batam

Dalam sepucuk surat bertarikh, Selasa 8 Rabi’luawal Hijrah bersamaan 26 Juli 1898 Miladiah umpamanya, Raja Muhammad Yusuf atas nama kerajaan Riau-Lingga telah mengurniakan sebagian tanah Pulau Batam kepada putranya yang bernama Raja Abdullah (Tengku Besar), Raja Ali Kelana, dan kepada saudaranya yang bernama Raja Muhammad Thahir:

“Bahwa kita seri Paduka Yang Dipertuan Muda Riau dan Lingga serta daerah takluknya sekalian menyatakan dari hal-hal tanah-tanah yang disebelah Pulau Batam yang telah jadi kurnia kerajaan kepada putera kita Raja Abdullah (Tengku besar) dan kepada putera kita Raja Ali Kelana dan kepada saudara kita Raja Muhammad Thahir bin almarhum Yang Dipertuan Muda Riau Raja Haji…”

Diperkirakan, pada awalnya (sekitar tahun 1898-1899), diatas tanah di Pulau Batam itu, Raja Ali Kelana dan Sam Ong Leong bekerjasama membuat sebuah pabrik batu bata dengan perusahaan bernama Batam Brick Works yang berkantor di Singapura. Raja Ali Kelana sebagai pemilik lahan dan Sam Ong Leong sebagai pemilik modal. Perkongsian ini tidak bertahan lama, setelah berjalan kurang lebih tiga atau empat tahun (tepatnya tahun 1901), usaha tersebut dilepaskan kepada Raja Ali Kelana. Setelah itu, perusahaan itu didaftarkan dan di iklankan dalam The Singapore and Straits Directory for 1901 dengan Raja Allie (Raja Ali Kelana) sebagai pemiliknya.

Ada beberapa pendapat tentang asal-usul perusahaan Batam Brick Works dan masalah kepemilikannya. Song Ong Siang misalnya menyebut nama Ong Sam Leong, seorang pengusaha Cina kaya di Singapura sebagai pemiliknya. William R. Rolf menyebutkan bahwa pada tahun 1901, Raja Ali Kelana membeli sebuah kilang pabrik batu bata di Batam.

Oleh Raja Ali Kelana, pembelian Batam Brickworks itu terus dipublikasikan hingga beberapa tahun kemudian pada sejumlah surat kabar yang terbit di Singapura. Sebagai ilustrasi, pada bulan Juli 1899, seorang bernama Raja Mohammed Akib mempromosikan ‘pengambil alihan’ perusahaan itu oleh Raja Ali Kelana dalam kolom iklan The Singapore Free Press and Merchantile Advertiser.

Pada tahun 1901, The Singapore and Straits Directory for 1901, untuk pertama kalinya mencantumkan nama perusahaan Batam Brick Works dengan nama Raja Allie (Ali Kelana) sebagai pemilik. Perusahaan ini berkantor di135 Prinsep Street Singapura, dengan pabrik terletak di Batu Aji, Pulau Batam.

Sejak diiklankan dalam The Singapore and Straits Directory, Batam Brick Works mulai dikenal dan menjadi perusahaan penghasil batu bata yang terbesar di Kepulauan Riau-Lingga. Karena kualitas dan mutunya, Batam Brick Works kerap memenangkan sejumlah penghargaan di Singapura, Semenanjung Melayu, dan Kawasan Timur Jauh. Puncaknya perusahaan ini memenangkan penghargaan pada Hanoi Exposition tahun 1902 dan 1903 di Hanoi dan Penang Agricultural Show di Pulau Pinang tahun 1901.

Di tangan Raja Ali Kelana, Batam Brickworks mulai bersinar. Ketika diambil alih pada tahun 1896, Batam Brickworks telah mampu memproduksi 30.000 batu batu bakar yang keras (Hard-Burnt Brick) per-hari. Semua batu bata yang produksi Batam Brickworks menggunakan merek dagang BATAM yang ditulis dengan huruf kapital pada bagian atas atau sampingnya.

Seiring dengan perkembangan Singapura, dan daerah Riau-Lingga sendiri, kebutuhan akan batu bata semakin meningkat dan harga jualnya cukup tinggi. Pada tahun 1902 harga jual batu bata $50 hingga $140. Dari usaha ini Raja Ali Kelana mampu membeli kapal uap. Keberhasilan Raja Ali Kelana dalam mengembangkan Batam Batambrickwoks tak terlepas dari ‘manajemen modern’ yang dikendalikan dari kantor pusat serta depot di Singapura yang dipimpin oleh manajer Said Syech al-Hadi, Said Omar bin Sahab, Sudin, Abdool Koodos, Tiang Pow, Abdul Latip, Abdul Hakim dkk, dan sudah barang tentu didukung oleh pabrik dengan mesin dengan mesin-mesin modern pada zamannya di Pulau Batam.

Sebagai sebuah perusahaan anak Melayu yang diperhitungkan dalam dunia binis di kawsan Selat Melaka ketika itu, nama Batam Brickworks beserta personalia kantor pusat di Singapura dan pabrik di Pulau Batam, dicantumkan dalam direktori bisnis bergengsing di Singapura, The Singapore and Straits Directory, sejak 1901 hingga 1910.

Indjin Batoe di Batu aji Jika kantor pusat dan kantor pemasaran Batam Brickworks di Singapura mula-mula beralamat 135 Prinsep Street dan di 13 Boat Quay, maka pabrik batu bata Batam Brickworks tetap berada di Batam yang sekaligus menjadi sumber bahan baku pabrik itu.Lokasinya di pinggir laut sebuah kawasan di Batu Haji ( sekarang Batu Aji). Penduduk setempat, dan penduduk di sekitar Pulau Bulang menyebut kawasan pabrik itu enjin batu, bersempena mesin uap yang dipergunakan untuk membuat batu bata di pabrik tersebut.

Dalam arsip-arsip lama tentang Batam Brickworks, dan peta-peta lama kawasan pesisir sekitar Selat Bulang dan pulau sekitarnya, nama kawasan pabrik itu menjadi sebuah toponim yang ditulis indjin batoe dalam bahasa Melayu atau steenebakkerij dalam bahasa Belanda.

Pabrik Batam Brickwork atau indjin batoe di Batu Haji ini dipimpin oleh Superintendent (pengawas) bernama T. Sembob. Ia dibantu oleh Asistent bernama R. Murad, Clerk Abdul Madjid, S. Hashim, Raja Mahmood, Yacob, Abdulrahman, T Hussain, Syed Mohamed Rodsee, M. Salleh, T. Abdul Zalil, dan mandore Hang tent Yew, Safaralli, dan tan Hwa Lye.Pada tahun 1906 Raja Ali Kelana selesai membangun dan menampah fasiltas baru pabrik Batam Brickworks di Batu Haji dengan mesin-mesin uap yang didatangkan dari Jerman. Kontraktornya adalah Mr. M. Caps dari Singapura. Dengan mesin baru itu, dan didukung bahan baku tanah Batam yang bermutu, Batam Brickworks mampu menghasilkan batu bata dengan kualitas yang terbaik di belahan Timur, dan mampu menyaingi batu bata dari Skotlandia yang juga meramaikan pasar Singapura.

Usaha ini berkembang dengan pesatnya sehingga memungkinkan Raja Ali Kelana membeli dua buah kapal uap yang diberi nama Laurah dan Karang.

 Selain dipergunakan di kawsan Riau-Lingga, seperti untuk membanguna gedung Mahkamah Besar dan Istana Laut di Penyengat, batu bata produksi Batam Brickworks juga dipergunakan untuk membangun gedung-degung pemerintah sarana perkeretapaian milik di Singapura dan negeri-negeri selat di Semananjung.

Berakhirnya Batam Brickworks 

Zaman keemasan Batam Brickworks di bawah Raja Ali Kelana berakhir pada tahun 1910.

Terdapat beberapa persoalan yang menyebabkan berakhirnya aktifitas pabrik ini. Persoalan pertama, adalah masalah internal yang menyangkut persoalan keuangan, dan macetnya produksi batu bata itu. Dari sisi eksternal, berakhirnya aktifitas pabrik ini tidak terlepas dari tekanan dan “sabotase” pihak Belanda terhadap Raja Ali Kelana. Dari dua penyebab ini, tekanan politiklah yang membuat pabrik ini benar-benar berakhir.

Dikeluarkannya Surat Keputusan Residen Riau, G.F. de Bruynskop yang berisi pembatalan semua surat-surat penganugerahan tanah yang dikeluarkan oleh Sultan dan Yang Dipertuan Muda Riau. Termasuk didalamnya terdapat tanah anugerah kerajaan kepada Raja Ali Kelana, yang antara lain digunakan sebagai lokasi pabrik batu bata Batam Brick Works.

Sebagai seorang tokoh kelompok perlawaan terhadap politik kolonial Belanda di Kerajaan Riau-Lingga, Raja Ali Kelana dicap sebagai salah seorang yang “berniat kejahatan” terhadap pemerintah Hindia Belanda, sebagaimana tersirat dalam surat pemakzulan Sultan Abdulrahman dan Tengku Besar Riau-Lingga pada tanggal 10 Februari 1911.

Sebelum hijrah ke Johor karena tekanan politik dan ancaman Belanda di 1911, Raja Ali Kelana telah menjual Batam Briworks dan pabriknya di Batu Haji Pulau Batam kepada Sam Bee Brickworks, sebuah perusahaan batu bata milik pengusaha Cina Singapura tahun 1910. Penjualan dan sekaligus pangalihan milik Batam Brickworks itu diumumkan oleh Sam Bee Brick Works dalam surat kabar Straits Time di Singapura pada 10 Januari 1910: “Sam Bee Brick Works – Pulo Batam. The Batam Brickworks of Pulo Batam in the district of Rhio, which has for some time ceased manufacturing the well-known “Batam-Bricks, has been now taken over by the Sam Bee Brick Works Company…”

Sejauh ini, belum diperoleh informasi sampai kapan Sam Bee Brick Works mejalankan bekas pabrik batu bata milik Raja Ali Kelana di Pulau Batam. Namun yang pasti, perusahaan itu tetap menggunakan nama BATAM dalam huruf kapital sebagai label batu bata yang diproduksinya.

Secara historis, usaha Raja Ali Kelana dalam membuka dan mengelola pabrik batu bata di Batu Aji Pulau Batam, dapat dilihat sebagai “pondasi” awal pengembangan industri di Pulau Batam yang diwujudkan dalam sebuah pabrik dan perusahaan miliknya yang bernama Batam Brick Works (Pabrik Batu Bata Batam).

Hingga kini, sisa-sisa batu bata produksi Batam Brick Works ini masih dapat dilihat pada bekas tiang istana laut di Kampung Bulang Pulau Penyengat, Belakang Padang dan di komplek makam Tumenggung Abdul Jamal di Pulau Bulang Lintang, Batam. Pada balok-balok batu bata merah tersebut masih terlihat jelas label “Batam”.

Sumber :

http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/2014/06/08/batam-brick-works-cikal-bakal-industri-di-batam/

http://www.tanjungpinangpos.co.id/2013/69680/raja-ali-kelana-dan-fondasi-historis-industri-pulau-batam-1896-1910/

Mengetahui Walikota Batam Dari Masa Ke Masa

Kini Batam berkembang sebagai salah satu kota industri dan pariwisata cukup pesat di Indonesia. Pencapaian ini tidaklah serta-merta terjadi begitu saja, di tengah jalan terjadi pasang surut di sektor perekonomian.

Batam era 1900an

Dalam rentang waktu tahun 1945 sampai 1975, terjadi berbagai peristiwa, di antaranya kedudukan kecamatan yang semula di Pulau Buluh dipindahkan ke Belakang Padang. Dalam rentang waktu tersebut, Batam mengalami pasang surut karena Belanda dan Jepang masih tetap ingin memainkan pengaruhnya, sementara di tingkat pusat pernah diterapkan kebijakan konfrontasi dengan Malaysia yang memberikan implikasi cukup luas terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Batam semula berada di era keemasan dollar, berubah menjadi daerah yang sulit akibat kebijakan konfrontasi yang bersimbol 'Ganyang Malaysia' tersebut.

Hubungan perdagangan RI dengan Singapura terputus, bahkan pemerintah RI menjadikan Batam sebagai basis perjuangan terdepan dengan menempatkan rubuan KKO (Korp Komando Operasional, sekarang bernama Marinir) lengkap dalam situasi siap perang.

Keadaan Batam kembali membaik pasca G.30S.PKI di mana konfrontasi dengan Malaysia berakhir. Pada tahun 1968, Pertamina menjadikan Pulau Batam sebagai pangkalan logistik dan operasional yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai.  Selanjutnya, pada tahun 1970-an, pembangunan Batam mulai digalakkan dengan munculnya Kepres No 65 tahun 1970 tentang Proyek Pembangunan Pulau Batam dan menunjuk DR Ibnu Sutowo sebagai ketua. Periode 1969-1975 dinamakan sebagai periode persiapan pengembangan Batam, dilakukan secara terprogram, berkelanjutan, dan berkesinambungan.

Pada tahun 1976, keluar Kepres No 60, menunjuk JB Sumarlin ketua pengembangan Batam. Masa JB Sumarlin dikenal sebagai periode Konsolidasi, karena pembangunan di Batam saat itu relatif tidak mengalami perkembangan. Selanjutnya, melalui Kepres No194/M/1978, Presiden Soeharto menunjuk Prof DR Ing BJ Habibie sebagai Ketua Otorita pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) dan Mayjend  TNI Soedarsono sebagai Ketua Badan Pelaksana. Periode kepemimpinan Habibie ini berlangsung sejak 1978-1998, dikenal sebagai Periode Pembangunan Prasarana, Penanaman Modal dan Industri.

Beberapa rekam sejarah tercatat di era ini, antara lain regulasi yang sedemikian kuat dari pemerintah pusat, seperti pelimpahan wewenang pengurusan dan Penilaian Pemohonan Penanaman Modal di Pulau Batam pada Februari 1978, penetapan seluruh wilayah Pulau Batam menjadi Bonded Ware House pada 24 November 1978, penetapan Pulau Batam sebagai daerah khusus di bidang keimigrasian tahun 1980, pelimpahan wewenang di bidang perdagangan dan koperasi tahun 1983, dan sebagai pintu masuk wisatawan dari luar negeri tahun 1983.

Sejak periode tersebut, daerah industri Pulau Batam mulai dipasarkan secara besar-besaran dan mulai menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pada tahun 1984, pemerintah menetapkan semua wilayah Batam ditambah Pulau Janda Berias, Tanjung Sauh, Ngenang, Kasem dan Moi-moi sebagai Bonded Area. Sejak saat itu, Batam mulai menggeliat dan menjadi salah satu sentra pertumbuhan ekonomi termasyhur ke seluruh dunia.

Selanjutnya, sejak Juli 1998 - April 2005, kepemimpinan Otorita Batam dipegang oleh Ismeth Abdullah. Periode ini merupakan Pengembangan Pembangunan Prasarana dan Penanaman Modal Lanjutan dengan perhatian lebih besar ditujukan pada kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim investasi. Setelah itu, kendali Otorita Batam yang kini berganti nama menjadi Badan Pengusahaan Batam dipegang oleh Mustofa Widjaja. Era ini menekankan pada Peningkatan Sarana dan Prasarana, Penanaman Modal serta Kualitas Lingkungan Hidup.

Selain Otorita Batam, pemerintah juga membentuk Kotamadya Batam melalui PP No 34 tahun 1983, dimana pada tanggal 24 Desember 1983 dilantik Ir H Usman Draman sebagai Walikotamadya Administratif Pertama. Keberadaan dua institusi di Batam ini mengharuskan pemerintah mengeluarkan Keppres No 7 tahun 1984 tentang hubungan kerja antara Kotamadya Batam dengan OPDIPB guna menciptakan sinkronisasi dan sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepemimpinan Usman Draman berakhir tahun 1989. Kemudian pada bulan Oktober 1989-1999, Kotamadya Administratif Batam dipimpin R A Aziz sebelum digantikan oleh M Nazief Soesila Dharma.

Diterbitkannya UU No22 tahun 1999 dan UU No53 tahun 1999, Kotamadya Administratif Batam berubah menjadi Daerah Kota Otonom. Saat itu juga dibentuk DPRD  Kota Batam dengan ketua pertamanya Taba Iskandar. Kala itu, wilayah administratif pemerintah juga mengalami pengembangan dari 3 kecamatan menjadi 8 kecamatan dan 51 kelurahan. Kini Batam memiliki 12 kecamatan dan 64 kelurahan.

Lambang Kota Batam

Pada tahun 2001-2005, Kota Batam dipimpin Walikota Nyat Kadir dan Asman Abnur sebagai Wakil Walikota Batam. Selama periode ini terjadi beberapa perubahan yang signifikan, terutama terkait pelaksanaan kewenangan dan urusan pemerintahan di daerah. Beberapa kewenangan dan urusan yang semula berada di Otorita Batam dikembalikan kepada Pemerintah Kota Batam sesuai regulasi yang berlaku.

Tahun 2005-2006, terjadi kekosongan pimpinan daerah setelah Nyat Kadir mencalonkan diri menjadi Gubernur Provinsi Kepri dan Asman Abnur menjadi Anggota DPR RI, maka diangkatlah Manan Sasmita sebagai Penjabat Walikota. Selanjutnya, melalui Pemilukada langsung tahun 2006, terpilih Ahmad Dahlan dan Ria Saptarika sebagai pasangan Walikota dan Wakil Walikota Batam. Kepemimpinan keduanya berlangsung dari 1 Maret 2006-2011. Selanjutnya, sejak 1 Maret 2011, Pemko Batam dipimpin oleh Ahmad Dahlan dan Rudi sebagai Walikota dan Wakil Walikota hingga 1 Maret 2016.

Selanjutnya sejak 1 Maret 2016 ditunjuk sekretaris daerah sebagai Pelaksana Harian yaitu Agussahiman karena terdapat kekosongan kepemimpinan dengan diadakannya Pemilukada.
Pada tanggal 14 Maret 2016 pasangan Muhammad Rudi ( walikota) dan Amsakar Achmad ( Wawako ) diangkat setelah memenangkan Pemilukada.

Berikut tabel lengkapnya :

No	Nama	Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Wakil Walikota
1	Usman Draman	24 Desember 1983	1989	Tidak Ada
2	Radja Abdul Aziz	1989	1999	Tidak Ada
3	Nazief Soesila Dharma	1999	2001	Tidak Ada
4	Nyat Kadir	2001	2005	Asman Abnur
5	Manan Sasmita	2005	1 Maret 2006	Tidak Ada
6	Ahmad Dahlan	1 Maret 2006	1 Maret 2011	Ria Saptarika
		1 Maret 2011	1 Maret 2016	Muhammad Rudi
-	Agussahiman (Plh)	1 Maret 2016	14 Maret 2016	Tidak Ada
7	Muhammad Rudi	14 Maret 2016	Petahana	Amsakar Achmad

Sumber: Wikipedia www.haluankepri.com/batam/39371-napak-tilas-183-tahun-batam.html

Mengetahui Latar Belakang Kota Batam

Menurut sejarah, pengembangan Pulau Batam dapat dilihat pada tiga periode yang berbeda yakni periode masa lampau, periode pendudukan kolonial dan periode globalisasi. Perkembangan pulau Batam awalnya berasal dari Pemerintahan Kesultanan yang sekarang telah berbaur dengan Republik Singapura dan kerajaan Malaysia yang terlebih dahulu menganut paham moderat.

Sejarah pulau Batam dapat ditelusuri ketika pertama kali Bangsa Mongolia dan Indo-Aryans pindah dan menetap di kerajaan Melayu sekitar tahun 1000 M atau sebelum kerajaan Islam Malaka dan Bintan muncul serta saat datangnya Pemerintahan Kolonial Eropa yang diprakarsai oleh bangsa Portugis, Belanda dan Inggris. Sejak tahun 1513 M, pulau Batam dan Singapura telah menjadi bagian dari kesultanan Johor.

Penduduk pulau Batam sendiri berasal dari orang Melayu atau yang lebih dikenal dengan orang Selat atau orang Laut. Mereka menempati wilayah tersebut sejak zaman kerajaan Temasek atau paling tidak dipenghujung tahun 1300 M (awal abad ke-14). Referensi lain menyebutkan, pulau Batam telah dihuni orang Laut sejak 231 M. Ketika Singapura dinamai Temasek yang dikelilingi oleh perairan, wilayah ini telah dijadikan sebagai pusat perdagangan yang dikuasai oleh Temanggung Tempatan (pemimpin wilayah).

Akibat dari pesatnya perdagangan tersebut membuat kerajaan Melayu Johor, Penyengat serta Lingga/Daik menjadi kuat dan mereka memperluas daerah kekuasaan sampai ke kawasan Malaka. Bukan itu saja, pulau Sumatera Bagian timur juga menjadi bagian dari kekuasaan mereka. sampai akhirnya datang bangsa Belanda dan Inggris pada tahun 1824 M, yang kemudian mengambil alih tampuk kekuasaan sekaligus menjadi daerah jajahannya dan muncullah paham politis yang baru.

Di abad ke-19, persaingan antara Inggris dan Belanda amatlah tajam dalam upaya menguasai perdagangan di perairan Selat malaka. Bandar Singapura juga maju pesat, mengakibatkan Belanda dengan berbagai cara ingin menguasai perdagangn Melayu dan aktivitas lainnya yang melewati kawasan tersebut. Terjadilah penyusupan tersembunyi yang dilkukan oleh pedagang Singapura. hal ini sangat menguntungkan pulau Batam yang berdekatan dengan Singapura sebagai tempat bersembunyi dari gangguan patroli Belanda.

Pada 17 Maret 1824, Pemerintah Inggris Baron Fagel dari Belanda menandatangani perjanjian London (Anglo-Deutch Tractate berisi : Belanda mengaku kedudukan Inggris di Malaka dan Singapura, sementara itu Bencoolen (Bengkulu, Sumatera) menjadi kekuasaan Belanda sekaligus menguasai kepuluan Riau). Setelah kerajaan Melayu Riau yang berpusat di Lingga berpisah dari Johor, maka yang dipertuan besar bergelar Sultan membagi wilayah administrasi pemerintahan dalam kerajaan Melayu Lingga-Riau menjadi tiga bagian. Yakni kekuasaan Sultan di Daik Lingga, Yang Dipertuan Muda di Penyengat dan Tumenggung di Bulang. Ketiga wilayah ini menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menjalankan roda pemerintahan. namun secara umum yang menjadi titik sentral dalam menjalankan roda pemerintahan di kerajaan Melayu dipegang Yang Dipertuan Muda yang berkedudukan di Penyengat.

Batam sendiri saat itu, merupakan wilayah kekuasaan Tumenggung, Tumenggung yang pertama di Bulang bergelar Tengku Besar. Sementara yang menjadi Tumenggung terakhir adalah Tumenggung Abdul Jamal. Sebagai pusat kekuasaan dan yang menjalankan roda pemerintahan, pada tahun 1898, Yang Dipertuan Muda yang berpusat di Penyengat, mengeluarkan sepucuk surat yang ditujukan kepada Raja Ali Kelana bersama seorang saudaranya untuk mengelola pulau Batam. bekal surat itulah, Raja Ali Kelana kemudian mengembangkan usahanya di pulau Batam. Salah satunya mendirikan pabrik batu bata.

Pada tahun 1965 Temasek melepaskna diri dari Federasi Malaysia (1963-1965) untuk menjadi negara Singapura yang bebas. Pada awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 hingga 1957, Tanjung Pinang dinobatkan sebagai pusat pemerintahan dan bisnis di bagian Timur Sumatera. Tanjung Pinang kemudian ditetapkan sebagai ibukota propinsi Riau yang kemudian diikuti oleh Pekanbaru.

Sumber:
http://data.batamkota.go.id

Sejarah singkat Kota Batam

ToGambaran umum Kota Batam

Batam merupakan sebuah pulau yang terletak antara Selat Malaka dan
Singapura yang secara keseluruhan membentuk wilayah Batam. Posisi Pulau
Batam yang berhadapan langsung dengan Singapura diyakini dapat
memainkan peran penting dan vital di Selat Malaka, ironisnya eksitensi
strategis dan potensi pulau ini terabaikan sejak lama dan baru akan dirakit
dengan menjadikan Batam sebagai pulau berstatus khususnya pada tahun
1971.

Google map

Batam merupakan sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang
nyaris tidak ada kehidupan. Akan tetapi dibalik kekosongannya, ada beberapa
kelompok penduduk yang lebih dahulu mendiami pulau ini. Mereka
berprofesi sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam. Mereka sama sekali
tidak terlibat dalam mengubah bentuk fisik pulau ini yang secara keseluruhan
hutan belantara. Secara berturut-turut dapat dijelaskan bahwa penduduk
Batam pertama kali terdapat di kawasan pesisir Bulit Layang (abad ke -17)

 Menurut keterangan beberapa penduduk yang sudah mendiami Batam
sejak tahun 1950-an, kondisi fisik pulau ini belum mendapatkan predikat
khusus, tak ubahnya seperti wilayah Hinterland yang terdapat disekeliling
Batam pada saat ini. Kala ini belum ada satupun insfrastuktur dasar yang dibangun, baik berupa jalan, jembatan, sarana transformasi dan fasilitas
umum. Dari sisi investasi Batam sama sekali tidak dilirik, baik oleh investor
asing maupun domestik.

Pada tahun 1969 satu-satunya perusahaan asing yang berdiri di Batam
sebelum masuknya Pertamina dan Otorita Batam adalah perusahan asal
Amerika yang bernama Ingram (sekarang Mc Dermott Indonesia).

Perusahaan ini bergerak pada bidang maket pembangunan dan pengeboran
minyak. Sejak perusahaan ini berdiri, wilayah Jodoh dan Nagoya mulai
dipadati penduduk dan pekerja asal luar Batam

Pada tahun 1970-an Batam mulai dikembangkan sebagai basis
logistik dan operasional dan industri minyak dan gas bumi oleh pertamina.
Kemudian berdasarkan Keppres No 41 Tahun 1973, pembangunan Batam
dipercaya kepada pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Industri
Pulau Batam atau sekarang disebut Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).
Selain itu berdasarkan Kepres No. 65 Tahun 1970 yang di ikuti Keppres No. 74 Tahun 1971 tentang pengembangan pembangunan pulau Batam. Keppres No. 65 Tahun 1970, tentang Pembangunan Pulau Batam menempatkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi, sementara Keppres No.74
Tahun 1971, menempatkan Pulau Batam sebagai daerah industri yang berstatus sebagai entreport partikelir. Dalam rangka melaksanakan visi dan misi utuk mengembangkan Batam, dibangun berbagai infrastruktur modern

yang berstandar internasional serta berbagai fasilitas lainnya, sehingga
diharapkan mampu bersaing dikawasan serupa diasia pasifik. Awal pertumbuhan Batam sesungguhnya dimulai dengan dipacunya pembangunan infrastruktur dan penanaman modal. Selain itu dilanjutkan dengan pembangunan jaringan jalan, air, listrik dan semua prasarana pendukung.
Sedangkan pada bidang nonfisik, Batam ditetapkan sebagai bonded warehouse (gudang berikat), melalui Keppres No 41 tahun 1978 sampai akhirnya seluruh Pulau Batam, Rempang dan Galang (Barelang) menjadi kawasan berikat (Keppres No 28 tahun 1992)

Diawal pembangunan Batam, hampir seluruh aktivitas masih berpusat di Singapura, tepatnya di kantor Perwakilan Pertamina. Hal ini membuat sejumlah pejabat tinggi Singapura datang langsung untuk melihat pulau Batam yang akan dikembangkan oleh Indonesia. Pada saat pembangunan dimulai kurang lebih kurang lebih tiga puluh tahun lalu, tidak banyak orang yang menduga Batam akan berkembang sedemikian cepat. Kini kemajuannya dengan luas kurang lebih 400 km, yang mana mampu menyumbangkan 14 % ekspor non-migas nasional, yang merupakan hasil produksi dari 500 lebih
Penanaman Modal Asing (PMA) dan 8.000 Usah Kecil Menengah (UMK).

Untuk sejarah Tempoe Doeloe Kota Batam Baca Sejarah dan era kepemimpinan Kota Batam Dari Masa ke masa

Daftar Pustaka :

- Wendy Aritenang, dkk, Menuju Batam Yang Lebih Cemerlang, Khanata, Jakarta, 2003, hal. 1

- Edi Sutrisno, ddk, 35 Tahun Otorita Batam Bercermin Sejarah Menyonsong Batam Masa Depan, PT Batam Link Publisher, Batam, 2007, hal. 4